Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dinilai turut mendorong peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri melalui pengungkapan berbagai kasus besar.
Berdasarkan survei Indonesia Development Monitoring, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 79,2 persen. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Dedi Rohman, menyatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan respons publik yang cenderung positif terhadap kinerja kepolisian. Ia juga menilai tingkat kepuasan terhadap Polri memiliki korelasi kuat dengan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden, Prabowo Subianto.
Survei tersebut dilakukan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.580 responden di 34 provinsi pada periode 7 hingga 20 April 2026. Seluruh responden berusia antara 17 hingga 65 tahun dan dipilih secara acak untuk mewakili populasi nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung guna memastikan validitas jawaban responden terhadap isu pelayanan publik dan penegakan hukum. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,47 persen.
Selain mencatat tingkat kepercayaan publik, survei Indonesia Development Monitoring juga menunjukkan bahwa 75,1 persen responden merasa puas terhadap kinerja Polri. Tingkat kepuasan tersebut terutama berkaitan dengan penanganan kasus perjudian, perdagangan manusia, narkotika, kejahatan ekonomi, serta penimbunan bahan bakar minyak dan pangan.
Pada bidang pidana umum, peningkatan kepercayaan publik disebut didorong oleh penanganan sejumlah kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya adalah penanganan kasus penembakan terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris Polisi Ryanto Ulil Anshar, di Sumatera Barat.
Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri melalui Subdirektorat Keamanan Negara dinilai menunjukkan komitmen penegakan hukum yang profesional dan tidak pandang bulu dalam kasus tersebut. Penyidik bergerak cepat melakukan proses hukum terhadap tersangka yang merupakan anggota aktif kepolisian, sebagai bentuk penegakan hukum yang objektif dan transparan.
Selain itu, Subdirektorat Harda Bangtah juga berhasil menyelamatkan aset negara bernilai besar melalui pengungkapan kasus mafia tanah dan penguasaan aset secara melawan hukum. Salah satu capaian penting adalah penyelamatan aset tanah milik Tentara Nasional Indonesia di Jatikarya dengan nilai sekitar Rp10,6 triliun.
Alexander Jason – Redaksi
