Anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat menjadi sorotan publik. Anggaran itu menjadi sorotan publik lantaran muncul dugaan harga sepatu Sekolah Rakyat itu menyentuh angka Rp700 ribu per pasang.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipull, menjelaskan angka itu hanya perencanaan awal dan belum final. Menurutnya, anggaran yang direncanakan akan melalui proses pengadaan yang transparan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian untuk mendukung Sekolah Rakyat. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi mengenai pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang menuai polemik.
“Dalam rangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan tertulis, Senin (4/5).
Budi menuturkan kajian tersebut bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Budi menambahkan penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi.
“Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti, rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan,” ujarnya.
Terlebih, data penindakan KPK tahun 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.
Budi memastikan, lembaganya terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, satu di antaranya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).
Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori “waspada”.
Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kementerian Sosial hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94.
“Melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas,” ucap Budi.
Budi menyebut, partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Muhammad Nuzul Ramadhan – Redaksi
