Pemerintah mencoret sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Untuk tahun 2026 ini ada 11 ribu lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM (keluarga penerima manfaat) yang kami coret. Artinya apa? Artinya, sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Gus Ipul menegaskan, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan sosial agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan.
Ia menilai langkah pengawasan dan pemadanan data tersebut menunjukkan hasil positif. Menurutnya, penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan judi online kini mengalami penurunan signifikan.
Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dinilai telah membantu pemerintah menyediakan data akurat terkait penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online. Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang lebih layak menerima.
Terkait status pencoretan penerima bansos yang terindikasi judol, Gus Ipul mengatakan saat ini pencoretan bersifat permanen. Sebelumnya, pemerintah memberikan kesempatan sekali kepada sebagian penerima bansos setelah dilakukan verifikasi.
“Sampai sekarang ya kita sudah, sudah permanen ya. Kemarin yang tahun lalu masih kita beri sekali lagi kesempatan. Kita beri sekali kesempatan. Tidak semua juga, hanya pihak tertentu setelah hasil cross-check memang mereka sangat membutuhkan. Tetapi tentu kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya,” ujarnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
