Anggota Komisi V DPR RI, Sudjono, melontarkan kritik tegas kepada Kementerian Perhubungan dan perusahaan aplikator transportasi daring terkait dugaan pelanggaran aturan potongan biaya bagi pengemudi. Ia menilai kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022 belum dijalankan secara konsisten di lapangan. Regulasi tersebut sejatinya dirancang untuk melindungi kesejahteraan mitra pengemudi dari praktik potongan yang berlebihan. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan implementasi.
Dalam ketentuan yang berlaku, potongan maksimal ditetapkan sebesar 15 persen, tetapi laporan di lapangan mengindikasikan angka yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai 20 hingga 30 persen. Kondisi ini dinilai merugikan pengemudi yang bergantung pada pendapatan harian dari layanan transportasi daring.
Sudjono mendesak Kementerian Perhubungan untuk tidak hanya berperan sebagai regulator pasif, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan penindakan. Tanpa langkah tegas, aturan tersebut berpotensi kehilangan kredibilitas di mata publik.
Selain itu, isu transparansi menjadi sorotan penting dalam sistem operasional aplikator. Pengemudi dinilai perlu mendapatkan kejelasan mengenai rincian potongan dan pendapatan bersih yang mereka terima dari setiap transaksi. Kurangnya transparansi dianggap memperbesar beban pengemudi, terutama ketika mereka harus menanggung biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan mitra di lapangan.
DPR menilai evaluasi menyeluruh terhadap ekosistem transportasi daring menjadi langkah mendesak untuk menjaga stabilitas sektor ini. Dengan jumlah pekerja yang sangat besar, kebijakan yang tidak berpihak dapat memicu ketidakpuasan luas di kalangan pengemudi. Jika persoalan ini tidak segera ditangani, potensi gejolak sosial dan aksi protes dinilai semakin terbuka. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan aplikator menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Alexander Jason – Redaksi
