Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog resmi memperpanjang distribusi bantuan sosial (bansos) pangan hingga Juni 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras dan minyak goreng di pasaran.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyebut perpanjangan bansos pangan diperlukan sebagai salah upaya pengendalian harga dan perluasan jangkauan masyarakat terhadap pangan. Ia menjelaskan, program tersebut juga mencakup penyaluran Minyakita bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dalam rangka mengantisipasi kenaikan minyak goreng, kami sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan karena sampai saat ini realisasinya kurang lebih 34 persen. Akhirnya dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang diperpanjang sampai Juni,” ujar Ketut dalam keterangan resmi, Rabu (21/5).
Bapanas memproyeksikan percepatan distribusi bantuan pangan dapat meningkatkan intervensi pengendalian harga bahan pokok strategis. Oleh karena hal tersebut, pemerintah terus mendorong pasokan Minyakita masuk ke masyarakat, salah satunya pasar rakyat.
“Kami minta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan di posisi Mei sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya,” jelas Ketut.
Ketut menilai pelaksanaan distribusi serentak bantuan pangan hingga Juni 2026 dapat membantu pengendalian harga Minyakita.
“Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan Mei sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata nasional Minyakita hingga pekan kedua Mei menurun secara mingguan, meski masih sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Sementara, realisasi bantuan pangan (banpang) hingga 20 Mei telah menyalurkan 46,2 ribu kiloliter kepada 11,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan sisa kuota 86,8 ribu kiloliter yang ditargetkan tuntas hingga pertengahan 2026.
Di sisi lain, Laporan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), menunjukkan stok minyak goreng yang masih memadai. Bulog tercatat mengelola sekitar 89 ribu kiloliter stok minyak goreng, sementara ID FOOD menyimpan sekitar 700 kiloliter.
“Dengan adanya bantuan pangan, sebagian besar masyarakat kita sudah tidak akan membeli minyak goreng, karena bantuannya 4 liter untuk setiap KPM. Jadi ini benar-benar sangat penting sekali,” kata Ketut.
Ketut dan pihaknya mendukung langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat distribusi Minyakita ke pasar-pasar. Komitmen penyaluran Domestic Market Obligation (DMO) dari 10 produsen juga disebut telah diarahkan ke Bulog.
“Kami selesaikan dulu yang wilayah Jakarta dan Banten. Kami sudah pastikan 10 pelaku usaha yang akan mendistribusikan DMO-nya di DKI sampai Banten akan didorong ke Bulog. Jadi tidak lagi ke D1 lainnya. Kami berkolaborasi dengan Kemendag, sehingga akan dipantau terus,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, menegaskan dua program percepatan distribusi Minyakita, yakni bantuan pangan dan penyaluran DMO ke BUMN pangan untuk pasar rakyat, harus berjalan konsisten dan beriringan guna menjaga stabilitas harga minyak goreng.
“Pasokannya ke pasar-pasar ini juga sangat penting. Jadi dua program ini harus bisa termanfaatkan pasokannya secara proporsional. Dua-duanya harus berjalan, karena ini adalah program strategis pemerintah juga untuk membantu masyarakat,” tutur Nawandaru.
Monika Putri Setiarini – Redaksi
