Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun pemerintah melakukan pemangkasan anggaran sebagai bagian dari langkah konsolidasi fiskal menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Kebijakan pengurangan pagu anggaran tersebut disebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi dampak krisis internasional, termasuk meningkatnya tensi geopolitik di Selat Hormuz. Meski menghadapi pengetatan anggaran, pemerintah menegaskan program prioritas nasional itu tetap dipertahankan melalui berbagai langkah efisiensi operasional.
Sebagai bentuk penyesuaian, BGN mengurangi frekuensi distribusi makanan bergizi bagi anak sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, pengecualian tetap diberikan bagi sekolah yang menerapkan sistem belajar enam hari, serta sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun daerah dengan angka stunting tinggi. Kebijakan tersebut diambil agar kualitas pemenuhan gizi bagi kelompok prioritas tetap dapat terjaga meski anggaran mengalami penyesuaian.
Selain pengurangan jadwal distribusi mingguan, BGN juga memperketat penyaluran bantuan makanan selama masa libur sekolah. Pemerintah memutuskan bantuan pangan bergizi saat libur hanya diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu, distribusi makanan untuk anak usia sekolah akan dihentikan sementara selama masa liburan sebagai bagian dari strategi efisiensi penggunaan anggaran negara.
Secara keseluruhan, pagu anggaran BGN kini tercatat sebesar Rp268 triliun dari rencana awal Rp335 triliun, dengan sekitar Rp67 triliun dialokasikan sebagai dana cadangan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Hingga akhir April 2026, realisasi penyerapan anggaran program MBG dilaporkan mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total alokasi. Program MBG sendiri disebut telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat di berbagai daerah dengan dukungan operasional hampir 28 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di seluruh Indonesia.
Alexander Jason – Redaksi
