Dalam upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional(Hardiknas) 2026 di Balai Kota Jakarta Senin (4/5), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan akan terus memperkuat akses pendidikan melalui sejumlah kebijakan strategis, mulai dari program sekolah swasta gratis, pemutihan ijazah, pencairan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga penguatan pendidikan vokasi.
Upacara tersebut dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno sebagai inspektur upacara, dan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tenaga pendidik, serta pelajar SD, SMP, dan SMA dari berbagai wilayah Jakarta.
Dalam konferensi pers usai upacara, Gubernur Pramono menegaskan kebijakan pendidikan Pemprov DKI merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
“Hari Pendidikan Nasional di DKI Jakarta terasa istimewa karena ada sejumlah kebijakan yang menindaklanjuti penguatan akses pendidikan,” ujarnya.
Pramono menyampaikan, Pemprov DKI telah mencairkan KJMU tahap I 2026 kepada 15.825 mahasiswa dengan total anggaran Rp142,425 miliar. Selain itu, Pemprov DKI juga menjalankan program pemutihan ijazah dan melepas sejumlah alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk bekerja di tiga negara.
“Pemprov DKI berkomitmen menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta, serta memprioritas KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa menjadi role model pendidikan di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, dalam amanatnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan, Hardiknas bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta.
“Pendidikan harus menjadi jembatan, bukan tembok. Pendidikan harus menjadi pintu, bukan pagar,” tandasnya.
Pada momentum Hardiknas 2026, Pemprov DKI menghadirkan sejumlah program prioritas. Salah satunya pemutihan ijazah yang bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta. Pada tahap pertama 2026, sebanyak 2.026 ijazah akan diserahkan kepada peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan total anggaran hampir Rp4 miliar.
Rano menilai program pemutihan ijazah bukan sekadar penyerahan dokumen administratif, melainkan membuka kembali akses kesempatan bagi masyarakat.
Selain itu, Pemprov DKI melepas 561 alumni SMK untuk bekerja di luar negeri, yakni ke Jepang, Malaysia, dan Jerman. Program ini menjadi bagian dari penguatan pendidikan vokasi melalui semangat SMK Naik Kelas, Alumni Mendunia.
“Inilah wajah baru pendidikan vokasi Jakarta. Lulusan SMK tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” kata Wagub Rano.
Pemprov DKI juga memperluas akses pendidikan melalui program sekolah swasta gratis yang mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini menyasar 103 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB di lima wilayah kota administrasi.
Menurut Rano, kebijakan tersebut merupakan upaya konkret pemerintah memutus rantai kemiskinan akibat keterbatasan ekonomi. Ia menekankan, kemiskinan kerap diwariskan bukan karena anak tidak mampu, melainkan karena tidak diberi kesempatan.
Dalam kesempatan yang sama, melalui gerakan Disdik Peduli, para kepala sekolah bersama PGRI DKI Jakarta menyalurkan bantuan pendidikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat senilai Rp2,2 miliar. Bantuan diberikan kepada 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara, dan 46 sekolah di Sumatera Barat dalam bentuk 120 unit laptop, 21 titik sumber air bersih, serta 5.058 paket perlengkapan sekolah.
“Inilah wajah pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Kelas boleh rusak, tetapi harapan tidak boleh roboh. Buku boleh hilang, tetapi semangat belajar harus tetap menyala,” ucap Wagub Rano.
Ia pun berharap Hardiknas menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang memerdekakan.
“Jakarta harus menjadi kota global yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga matang secara kemanusiaan—dengan memuliakan ilmu, menghormati guru, melindungi anak, serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga,” pungkasnya.
Muhammad Nuzul Ramadhan – Redaksi
