Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mempersiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi.
Menurut Prabowo, satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5).
Prabowo mengatakan, selama ini dirinya kerap menerima keluhan dari para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia namun harus menunggu proses perizinan hingga dua tahun. Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam waktu dua minggu.
Menurutnya, penyederhanaan regulasi perlu segera dilakukan agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif dan mampu menarik lebih banyak investor.
Selain mempercepat pelayanan, deregulasi juga dinilai penting untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi akibat prosedur birokrasi yang terlalu rumit.
Prabowo menegaskan pemerintah ingin membantu para pelaku usaha yang serius berinvestasi dan menjalankan kegiatan usaha secara benar di Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen memangkas hambatan birokrasi sekaligus menciptakan sistem perizinan yang lebih cepat, sederhana, dan transparan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
