Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan penurunan signifikan jumlah wilayah rukun warga yang masuk kategori kumuh dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut jumlah RW kumuh turun dari 445 wilayah pada 2017 menjadi 211 wilayah pada 2026 atau berkurang sekitar 52,58 persen. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Badan Pusat Statistik di Balai Kota Jakarta.
Pramono menilai capaian itu menjadi perkembangan positif di tengah semakin kompleksnya tantangan perkotaan akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya kepadatan hunian.
Meski demikian, Pramono Anung menegaskan bahwa persoalan kawasan kumuh belum sepenuhnya terselesaikan dan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pemerintah provinsi disebut akan memfokuskan intervensi pada wilayah dengan kepadatan tinggi, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Kawasan Tambora menjadi salah satu perhatian utama karena kondisi permukiman yang sangat padat dan kompleks. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan menekan angka kawasan kumuh merupakan hasil proses panjang yang dilakukan secara bertahap oleh berbagai pihak.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan kawasan kumuh kini memanfaatkan kombinasi survei lapangan dan teknologi citra satelit berbasis big data. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan akurasi data serta memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi permukiman di Jakarta.
Penentuan status kumuh tidak hanya berdasarkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup berbagai indikator seperti sanitasi, drainase, kualitas jalan lingkungan, pencahayaan, hingga pengelolaan sampah. Dengan metode yang lebih komprehensif, pemerintah berharap kebijakan penataan kawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur.
Selain memperbarui data kawasan kumuh, Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana melanjutkan verifikasi terhadap ribuan RW lainnya menggunakan overlay citra satelit. Kerja sama tersebut nantinya akan diperluas untuk pemetaan ruang terbuka hijau dan pemantauan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui dashboard data terpadu.
Pemerintah menilai penggunaan teknologi modern dapat membantu mempercepat penanganan kawasan padat dan meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan. Penurunan jumlah RW kumuh ini pun dipandang sebagai indikator awal bahwa program penataan permukiman mulai menunjukkan hasil positif meski tantangan perkotaan masih cukup besar.
Alexander Jason – Redaksi
