Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi mengeluarkan kebijakan tegas melalui Instruksi Gubernur (Ingub) yang mewajibkan pemilahan sampah dari sumbernya sebagai langkah strategis mengatasi persoalan sampah di ibu kota.
Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan dari sistem kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan berbasis sumber, dengan tujuan utama mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) seperti Bantar Gebang. Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
Instruksi tersebut mengatur pembagian sampah ke dalam beberapa kategori, seperti organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu, yang masing-masing memiliki metode pengolahan berbeda. Sampah organik diarahkan untuk diolah menjadi kompos atau melalui metode lain seperti maggot, sementara sampah anorganik didorong masuk ke sistem bank sampah untuk didaur ulang. Dengan sistem ini, pemerintah berharap volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat ditekan secara signifikan.
Dalam implementasinya, pemerintah daerah akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari tingkat kelurahan, RT/RW, hingga kader lingkungan dan petugas kebersihan, guna memastikan sosialisasi berjalan merata. Selain edukasi, pengawasan juga akan diperketat agar kebijakan ini tidak hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas. Langkah ini mencerminkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga Jakarta. Dengan mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, diharapkan tercipta budaya baru yang lebih peduli terhadap lingkungan. Jika dijalankan secara konsisten, program ini berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengatasi krisis sampah perkotaan sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan.
Alexander Jason – Redaksi
