Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan dirinya akan berbicara dengan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, terkait kemungkinan penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Pernyataan tersebut dinilai sebagai langkah yang berpotensi menyimpang dari tradisi diplomatik Washington selama beberapa dekade terakhir.
Sejak tahun 1979, pemimpin Amerika Serikat dan Taiwan diketahui tidak lagi melakukan komunikasi langsung secara resmi setelah Washington memutus hubungan diplomatik formal dengan Taiwan dan mengakui pemerintah China di Beijing.
China selama ini mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau tersebut.
Di sisi lain, Amerika Serikat tetap mendukung Taiwan dan secara hukum berkewajiban menyediakan sarana pertahanan bagi pulau yang berpemerintahan sendiri itu, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Beijing. Trump sebelumnya pernah memicu kemarahan China saat menerima panggilan telepon dari mantan pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, setelah memenangkan pemilihan presiden AS pada 2016.
Kini, di bawah kepemimpinan Lai Ching-te yang mulai menjabat pada 2024, Taiwan disebut tengah melakukan salah satu upaya terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat pertahanan militernya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan percakapan dengan Lai sebelum mengambil keputusan soal penjualan senjata, Trump mengatakan dirinya akan berbicara langsung dengan pemimpin Taiwan tersebut. Ia juga memuji hubungannya dengan Presiden China, Xi Jinping, sebagai hubungan yang “luar biasa”, setelah keduanya menggelar pertemuan tingkat tinggi selama dua hari di Beijing pekan lalu.
Menanggapi rencana komunikasi tersebut, Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa Beijing menolak segala bentuk hubungan resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan, termasuk penjualan senjata AS kepada Taipei. China juga meminta Washington untuk berhenti mengirim “sinyal yang salah” kepada kelompok yang mendukung kemerdekaan Taiwan.
Di bawah Taiwan Relations Act yang disahkan AS pada 1979, Washington diperbolehkan menyediakan persenjataan defensif bagi Taiwan. Berdasarkan aturan tersebut, Amerika Serikat terus melakukan penjualan senjata ke Taiwan hingga saat ini.
Trump mengungkapkan bahwa dirinya belum mengambil keputusan terkait paket penjualan senjata senilai US$14 miliar kepada Taiwan. Paket tersebut dilaporkan mencakup peralatan anti-drone dan sistem rudal pertahanan udara. Laporan Financial Times menyebut China saat ini menunda persetujuan kunjungan pejabat tinggi Pentagon, Elbridge Colby, hingga Trump menentukan sikap terkait rencana penjualan senjata tersebut.
Dalam perjalanan kembali dari Beijing menggunakan Air Force One pekan lalu, Trump juga mengatakan dirinya akan segera membuat keputusan mengenai penjualan senjata untuk Taiwan dalam waktu dekat.
Sementara itu, China menjadikan isu Taiwan sebagai salah satu topik utama dalam pertemuan Trump dan Xi di Beijing. Xi Jinping bahkan memperingatkan potensi konflik antara dua negara adidaya tersebut apabila persoalan Taiwan tidak ditangani dengan baik.
Meski demikian, Trump menepis kemungkinan terjadinya konflik langsung antara AS dan China terkait Taiwan. Ia mengatakan Xi memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai isu tersebut, namun dirinya belum memberikan komitmen apa pun.
Di sisi lain, Lai Ching-te menegaskan bahwa Taiwan merupakan negara demokratis yang berdaulat dan independen. Ia juga menyatakan perdamaian di Selat Taiwan tidak akan dikorbankan maupun dipertukarkan dalam negosiasi apa pun.
Pemerintah Taiwan menilai penjualan senjata dari Amerika Serikat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.
Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Kamis mengatakan Lai akan “senang” berdiskusi dengan Trump mengenai upaya mempertahankan stabilitas di Selat Taiwan.
Ketegangan mengenai penjualan senjata ke Taiwan bukan hal baru dalam hubungan AS-China. Pada Desember tahun lalu, Washington menyetujui penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan, salah satu paket terbesar dalam sejarah, yang kembali memicu kemarahan Beijing.
Di bawah pemerintahan Lai, Taiwan juga meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan untuk menghadapi meningkatnya tekanan militer dari China. Meski demikian, sebagian besar masyarakat Taiwan masih mendukung status quo, yakni tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan maupun bergabung dengan China.
Akbari Danico – Redaksi
