Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Alliance of the Indonesian Tour & Travel Agencies (AITTA) Tahun 2026 sekaligus mengajak pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing di tengah tantangan global.
“Saya mengucapkan selamat kepada AITTA dan seluruh anggota yang hari ini menyelenggarakan Rakernas. Kami dari Kementerian Pariwisata sangat berharap akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang konkret dan dapat dieksekusi bersama demi kemajuan sektor pariwisata Indonesia,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa dalam pembukaan Rakernas AITTA di HARRIS Vertu Hotel Harmoni, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Wamenpar menjelaskan, sektor pariwisata global, termasuk Indonesia, saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Meski demikian, kinerja pariwisata Indonesia pada kuartal I tahun 2026 tetap menunjukkan tren positif.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 3,4 juta kunjungan atau tumbuh 8 persen. Sementara pergerakan wisatawan nusantara mencapai 319,51 juta perjalanan atau meningkat 13,14 persen dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata.
“Tahun 2025 lalu kita juga berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN. Saya yakin seluruh capaian ini dapat diraih berkat kerja sama yang kuat dengan para pelaku industri pariwisata,” ujarnya.
Kementerian Pariwisata juga telah menetapkan lima program unggulan tahun 2026, yaitu Sinergi Peningkatan Keselamatan Wisata; Desa Wisata; Pariwisata Berkualitas; Event by Indonesia; serta Tourism 5.0. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan tren global.
Ni Luh Puspa menegaskan, aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas destinasi. Karena itu, kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan perizinan dinilai sangat penting guna mendukung pengawasan serta menjamin keamanan wisatawan.
“Kami berharap teman-teman di AITTA dapat bersama-sama mendorong seluruh anggota dan pelaku usaha pariwisata untuk patuh terhadap regulasi, melengkapi perizinan, dan menjaga standar usaha pariwisata,” ujarnya.
Dalam pengembangan desa wisata, Kementerian Pariwisata pada tahun ini juga akan meluncurkan peta jalan pengembangan desa wisata nasional. Peta jalan tersebut diharapkan menjadi arah strategis bagi desa wisata agar mampu tumbuh semakin tangguh dan kompetitif di tingkat global.
Selain itu, pengembangan desa wisata juga diharapkan dapat mendukung Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Ni Luh Puspa juga berharap biro perjalanan dapat menjadikan desa wisata sebagai salah satu pilihan destinasi yang ditawarkan kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjalankan berbagai program strategis guna mendorong pariwisata Indonesia semakin naik kelas sebagai destinasi unggulan dunia. Untuk itu, dukungan, masukan, dan kolaborasi dari pelaku industri sangat dibutuhkan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
