Partai Demokrat menilai kejelasan posisi politik setiap partai merupakan hal penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan sikap politiknya secara tegas kepada publik, apakah berada dalam barisan pendukung pemerintahan atau menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan masyarakat berhak mengetahui arah politik partai secara jelas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran di ruang publik.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Demokrat, pengalaman menunjukkan bahwa posisi politik yang jelas akan memudahkan rakyat memahami arah perjuangan sebuah partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politiknya.
“Demokrat pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” lanjutnya.
Demokrat juga menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut PDIP sebagai “partai penyeimbang di luar pemerintahan” sesuai keputusan Kongres Partai. Namun, menurut Demokrat, pernyataan tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi.”
Demokrat meyakini bahwa demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai-partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
“Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya.”
Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat menegaskan dan menjalankan posisi politiknya secara konsisten demi memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu.”
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
