Komisi IX DPR menyoroti temuan 100 lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. DPR menduga kasus tersebut tidak hanya melibatkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga pihak lain di internal lembaga tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengatakan sulit membayangkan operasional dalam skala besar seperti itu hanya melibatkan segelintir orang pada level pimpinan.
“Saya punya keyakinan untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya tiga orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat,” kata Charles kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Charles merujuk pada dugaan keterlibatan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, yang namanya mencuat dalam penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG).
Menurutnya, temuan SPPG fiktif merupakan pelanggaran serius yang berpotensi merugikan program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Terkait hal tersebut, Charles meminta untuk para aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
“Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan untuk membuka kasus ini secara terang benderang,” ujarnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
