Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menetapkan tiga persoalan utama yang menjadi fokus pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni pemberantasan praktik koruptif, perbaikan tata kelola, serta penguatan transparansi dan pengawasan publik.
Sudaryono mengatakan tiga persoalan tersebut merupakan hasil identifikasi para pimpinan BGN dalam rapat pimpinan yang diselenggarakan pada Senin (27/7). Ia mengatakan identifikasi tersebut menjadi salah satu agenda penting yang perlu dilakukan pada masa-masa awal kepemimpinannya.
“Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini, bukan mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada tiga hal yang utama,” kata Sudaryono.
Fokus pertama adalah penanganan dugaan praktik koruptif di lingkungan BGN. Sudaryono menegaskan pihaknya akan mendukung penuh proses hukum dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung.
Menurutnya, BGN siap bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Menyikapi hal tersebut, ia mengatakan BGN akan menyerahkan seluruh mekanisme hukum kepada Kejaksaan Agung dan siap bersikap kooperatif dengan lembaga tersebut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan BGN.
“Kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apa pun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran,” jelasnya.
Fokus kedua adalah pembenahan tata kelola Program MBG. Sudaryono menekankan pentingnya memastikan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta jajarannya menjalankan tugas sesuai standar operasional dan menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Dalam hal ini, ia ingin memastikan bahwa BGN dapat memberikan pelayanan dengan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program MBG. Oleh karena itu, ia berharap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta para petugasnya dapat menjalankan tugas dengan baik.
“Status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara, sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena Kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional,” jelas dia.
Adapun fokus ketiga adalah memperkuat keterbukaan informasi, transparansi, komunikasi, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan Program MBG.
Menurut Sudaryono, pengawasan tidak hanya melibatkan internal BGN, tetapi juga kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dinas-dinas, hingga masyarakat agar pelaksanaan program berjalan lebih akuntabel.
“Bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola harus dilakukan secara cepat agar tujuan utama Program MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, dapat tercapai.
“Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki. Kami mengakui bahkan ada pelanggaran. Tapi kami siap. Kita harus siap menantang masa depan, kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
