Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dengan mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widyantoro, pada Selasa (28/7). Hingga kini, lembaga antirasuah belum mengungkap perkara yang menjerat kepala daerah tersebut.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Namun, ia belum bersedia membeberkan detail kasus maupun jumlah pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut.
“Benar,” kata Fitroh kepada CNNIndonesia.com ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (29/7).
Ketika ditanya mengenai perkara yang sedang ditangani, Fitroh hanya menyatakan informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh juru bicara KPK.
Anom Widyantoro merupakan Bupati Pemalang hasil Pilkada 2024 yang berpasangan dengan Nurkholes sebagai wakil bupati. Keduanya dilantik bersama kepala daerah lainnya pada 20 Februari 2025 setelah diusung koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.
Penangkapan Anom menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026. Hingga akhir Juli, tercatat sudah 11 kepala daerah diamankan dalam OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Berbagai modus dugaan korupsi yang diusut KPK meliputi suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah yang diproses hukum antara lain Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
