Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menerima laporan terkait indikasi berbagai penyimpangan dalam PT Pos Indonesia, termasuk dugaan rekayasa keuangan. Saat ini, laporan tersebut sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas mengungkapkan, temuan tersebut berdasarkan asesmen yang dilakukan Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph yang telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara pada Senin (29/6).
Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, Danantara menugaskan Daud Joseph memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia melalui due diligence menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan.
Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, mereka menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
Rohan menyampaikan bahwa Daud Joseph menghadapi persoalan yang kompleks. Restrukturisasi perusahaan pun dirasa Daud membutuhkan keahlian yang lebih spesifik dalam kepemimpinannya. Ia menyatakan Danantara menghormati keputusan tersebut dan akan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi tersebut.
Kemudian, Rohan menekankan tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum.
Prioritas Danantara adalah memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat.
PT Pos Indonesia sendiri memastikan operasional perseroan tetap berjalan lancar setelah dirut mereka mengundurkan diri dari jabatannya.
Sementara itu, Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, mengatakan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan juga tidak terganggu.
“PT Pos Indonesia memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dan tidak mengganggu proses layanan kepada seluruh stakeholder,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7).
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
