Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Tubagus (TB) Hasanuddin, mengusulkan agar pemerintah menghapus komponen latihan dasar militer (latsarmil) dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih demi menghemat anggaran negara. Menurutnya, sebagian besar biaya pelatihan saat ini justru dialokasikan untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas utama pengelola koperasi.
Ia menilai pelatihan seharusnya lebih difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial agar menghasilkan sumber daya manusia yang profesional. Hasanuddin menegaskan kemampuan mengelola bisnis, keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat jauh lebih relevan dibandingkan pelatihan militer.
Hasanuddin menjelaskan skema pelatihan selama 45 hari terdiri atas 30 hari latihan dasar militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi. Dengan biaya sekitar Rp45 juta per peserta, sekitar Rp30 juta di antaranya digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan sisanya untuk materi pengelolaan koperasi.
Menurutnya, penghapusan komponen militer dapat menghemat sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta. Ia menilai efisiensi tersebut penting agar anggaran negara digunakan secara lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Hasanuddin memperkirakan penghematan anggaran dapat mencapai nilai triliunan rupiah apabila diterapkan kepada seluruh peserta yang diproyeksikan berjumlah 35.476 orang. Ia juga mengusulkan agar pembiayaan pelatihan dibagi sesuai kewenangan kementerian terkait.
Pelatihan calon manajer koperasi desa, menurutnya, sebaiknya dibiayai Kementerian Koperasi, sedangkan pelatihan untuk peserta Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembagian tersebut dinilai akan membuat materi pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta.
Pada akhirnya, Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program tersebut harus mampu menghasilkan manajer yang kompeten tanpa membebani anggaran negara dengan kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas mereka.
Ia menilai penguatan kemampuan bisnis dan tata kelola koperasi akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan memperbesar porsi latihan dasar militer. Dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, program ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan pengembangan koperasi desa sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Alexander Jason – Redaksi
