Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik dan mengambil sumpah 239 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7). Dari jumlah tersebut, jabatan fungsional guru menjadi yang terbanyak, yakni 150 orang.
“Sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial merupakan prioritas pemerintahan yang saya pimpin. Saya berharap kualitas pendidikan di Jakarta yang selama ini sudah baik terus ditingkatkan, terutama oleh guru-guru yang baru saja dilantik,” ujar Gubernur Pramono.
Menurutnya, peran guru tidak hanya penting dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pendidikan, seperti KJP Plus, KJMU, pengembangan Sekolah Rakyat, serta persiapan LPDP Jakarta pada 2027. Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan.
Pemprov DKI Jakarta turut melantik pejabat fungsional di berbagai bidang strategis untuk memperkuat pelayanan publik, antara lain 16 analis hukum, 13 administrator kesehatan, 13 perawat, 7 arsiparis, 6 pembina jasa konstruksi, dan 6 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Selain itu, turut dilantik tenaga profesional di bidang pemadam kebakaran, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perhubungan, serta teknologi informasi. Pengisian jabatan lintas sektor ini menjadi bukti penguatan kapasitas pelayanan publik yang dilakukan secara merata guna mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global, inklusif, dan berbudaya.
Pramono berharap seluruh pejabat fungsional di lingkungan Pemprov DKI Jakarta senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jagalah marwah yang diberikan kepada Saudara-saudara sekalian. Saya yakin Saudara-saudara mampu memberikan yang terbaik sehingga Jakarta sebagai kota global, kota inklusif, kota yang berbudaya, dan masih menyandang status sebagai ibu kota negara menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih maju,” pesannya.
Sebagai informasi, pejabat yang dilantik berasal dari 19 perangkat daerah, yaitu Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Biro Hukum Sekretariat Daerah; Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Satuan Polisi Pamong Praja; serta Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
