Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).
Widiyanti mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar pencapaian tahunan, melainkan bukti konsistensi Kementerian Pariwisata dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ia mengapresiasi seluruh jajaran Kemenpar yang dinilai telah menjaga integritas, ketelitian, dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran sektor pariwisata. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan budaya kerja yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Menpar, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan tumbuhnya budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kami harus memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Menpar.
Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan. Sementara realisasi berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen, terdiri atas Satuan Kerja Pusat sebesar 97,74 persen, Politeknik Pariwisata 93,66 persen, dan Badan Pelaksana Otorita 90,66 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,48 triliun.
Menpar berharap capaian opini WTP selama lebih dari satu dekade dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenpar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kemajuan pariwisata Indonesia.
“Harapannya, capaian ini menjadi pemantik bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Menpar.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
