Dua tokoh politik Jawa Barat, Ono Surono dan Dedi Mulyadi (KDM), sepakat untuk tidak mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Kesepakatan tersebut mengakhiri wacana yang sempat berkembang mengenai usulan pergantian nama provinsi agar lebih mencerminkan identitas budaya Sunda.
Keduanya menegaskan bahwa perhatian pemerintah sebaiknya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan membahas perubahan nama daerah yang dinilai tidak menjadi kebutuhan mendesak.
Ono dan Dedi menilai nama “Jawa Barat” telah menjadi identitas historis dan administratif yang kuat serta diakui secara nasional. Mereka juga mengingatkan bahwa perubahan nama provinsi memerlukan proses hukum dan revisi regulasi di tingkat pusat yang panjang, rumit, dan membutuhkan biaya besar.
Karena itu, keduanya memilih untuk memperkuat pelestarian budaya Sunda melalui berbagai program pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat tanpa harus mengubah nama provinsi.
Selain membahas isu tersebut, pertemuan keduanya juga membahas arah pembangunan Jawa Barat ke depan. Ono dan Dedi berkomitmen memperkuat sinergi lintas partai dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Mereka juga sepakat menjaga situasi politik daerah tetap kondusif menjelang agenda suksesi kepemimpinan di Jawa Barat.
Kesepakatan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk budayawan dan akademisi, yang sebelumnya khawatir wacana perubahan nama provinsi dapat memicu perdebatan dan polarisasi di masyarakat. Dengan berakhirnya polemik tersebut, perhatian publik diharapkan kembali tertuju pada berbagai tantangan pembangunan yang lebih mendesak, sementara langkah kedua tokoh itu dinilai mencerminkan sikap politik yang mengutamakan stabilitas dan kepentingan masyarakat.
Alexander Jason – Redaksi
