Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah cepat untuk mengatasi kemacetan panjang di kawasan Cakung-Cilincing yang dipicu penumpukan peti kemas di depo.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena volume barang impor yang masuk tidak sebanding dengan aktivitas ekspor, sehingga banyak kontainer kosong menumpuk. Akibatnya, truk-truk kontainer mengantre hingga memenuhi badan jalan dan memicu kemacetan berkepanjangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pramono menginstruksikan Dinas Perhubungan melarang truk kontainer kosong parkir di bahu jalan. Sebagai solusi, Pemprov menyiapkan Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer zone sementara agar kendaraan dapat menunggu di lokasi yang lebih tertata. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi antrean truk di ruas jalan utama dan memperlancar arus lalu lintas.
Pemprov DKI juga memberikan diskresi berupa pembebasan tarif masuk Terminal Tanah Merdeka selama 22 Juli hingga 5 Agustus 2026. Terminal tersebut memiliki kapasitas menampung sekitar 200 truk kontainer, sehingga kendaraan tidak perlu lagi menunggu di sepanjang jalan. Pramono mengimbau seluruh pelaku usaha logistik memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendukung kelancaran distribusi barang.
Selain memanfaatkan Terminal Tanah Merdeka, Pemprov DKI bekerja sama dengan Pelindo untuk mengoptimalkan kapasitas penampungan kontainer di kawasan pelabuhan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan peti kemas sekaligus mencegah kemacetan serupa terulang di masa mendatang. Pemerintah berharap rangkaian langkah tersebut mampu menciptakan sistem logistik yang lebih tertib dan menjaga kelancaran mobilitas di kawasan Cakung-Cilincing.
Alexander Jason – Redaksi
