Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersama TNI dan Polri untuk mempercepat penguatan Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan, dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran berbagai program pemerintah hingga ke tingkat desa.
Instruksi tersebut disampaikan usai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/7). Rapat yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri terkait.
Dalam ratas tersebut, Presiden menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai simpul utama distribusi program-program strategis pemerintah di tingkat tapak.
Melalui skema baru ini, barang-barang bersubsidi maupun bantuan pemerintah akan disalurkan secara terintegrasi melalui Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat mempersingkat rantai distribusi sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Koperasi difungsikan untuk menyerap langsung hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal demi menjaga stabilitas harga di pasar.
Tak hanya soal regulasi distribusi, aspek kesiapan finansial juga dimatangkan. Pemerintah tengah mengebut persiapan terkait pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan jatuh tempo pada September mendatang.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi dan validasi di lapangan dapat diselesaikan pada Agustus sehingga implementasi penyaluran melalui Koperasi Merah Putih dapat berjalan sesuai rencana.
