Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan data dan opini publik sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah harus mampu mendengar warga secara terbuka, mengolah aspirasi secara ilmiah, serta menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.
Komitmen tersebut disampaikan Pramono saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (27/7/2026). Konferensi bertema Public Opinion in a Fast-Changing World itu mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, media, dan praktisi opini publik dari berbagai negara.
Pramono mengatakan, kemampuan pemerintah untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab menjadi semakin penting di tengah perubahan yang berlangsung cepat.
“Di tengah perubahan besar ini, kemampuan untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab menjadi hal yang kian krusial. Sebagai Gubernur Jakarta, saya menyaksikan dinamika ini setiap hari. Lebih dari 11 juta jiwa menggantungkan hidup dan menjadikan kota ini sebagai rumah, di mana masing-masing memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pandangan yang unik. Keragaman ini menuntut pemerintah untuk menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan warganya, dan mengambil keputusan berbasis data,” ujar Gubernur Pramono.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta menghimpun berbagai masukan masyarakat melalui media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi Jakarta Kini (JAKI), hingga forum partisipasi masyarakat. Informasi tersebut dimanfaatkan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan publik, serta menyempurnakan kebijakan daerah.
Menurut Pramono, pemanfaatan data harus diiringi dengan keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat. Hal itu dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Dalam pandangan saya, kebijakan publik yang efektif juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat (public trust). Saya meyakini bahwa kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintahnya hadir secara transparan, responsif, dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,” tegasnya.
Pramono juga menyambut baik penyelenggaraan konferensi WAPOR Asia Pasifik di Jakarta. Balai Kota Jakarta, menurutnya, terbuka menjadi ruang pertemuan dan pertukaran gagasan berskala internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono turut menyampaikan apresiasi kepada Litbang Kompas yang menerima Anugerah Media Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) 2026 atas konsistensinya memanfaatkan riset dalam pemberitaan dan analisis isu publik.
Konferensi WAPOR Asia Pasifik 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini diikuti 110 peserta dari 21 negara dengan pembahasan mencakup metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga geopolitik.
Ketua penyelenggara, Philips J. Vermonte, mengatakan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan posisi strategisnya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof. Jamhari Makruf, menekankan pentingnya penguatan metodologi agar riset opini publik dapat dipercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
