Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah akan memprioritaskan masyarakat lokal untuk bekerja dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Komitmen tersebut disertai upaya mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu memenuhi kebutuhan industri minyak dan gas.
Bahlil mengungkapkan sejumlah putra daerah telah dikirim untuk menempuh pendidikan di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas di Cepu sebagai bagian dari program pengembangan tenaga kerja. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan proyek tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas masyarakat setempat.
Bahlil menjelaskan bahwa tenaga profesional yang direkrut nantinya akan diprioritaskan berasal dari daerah sekitar sebelum membuka kesempatan bagi pekerja dari wilayah lain maupun luar negeri. Menurutnya, kehadiran investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal agar mereka merasakan dampak langsung dari pembangunan.
Selama masa konstruksi, Proyek LNG Abadi Masela diperkirakan membutuhkan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung dan berpotensi menciptakan hingga 36 ribu lapangan kerja secara keseluruhan melalui efek berganda. Setelah memasuki tahap operasional, proyek tersebut juga diproyeksikan menyerap sekitar seribu tenaga kerja dengan mayoritas berasal dari warga lokal.
Selain membuka peluang kerja, Bahlil menegaskan bahwa pengusaha lokal juga harus memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan proyek. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto agar manfaat ekonomi proyek strategis dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di daerah.
Menurutnya, pelibatan pelaku usaha lokal akan memperkuat pertumbuhan ekonomi regional sekaligus meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjadikan proyek energi sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif.
Di sisi lain, Bahlil mengingatkan pemerintah daerah agar menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seluruh proses pembangunan Proyek LNG Abadi Masela. Ia juga meminta aparat penegak hukum mengawal proyek strategis nasional tersebut agar berjalan secara profesional dan transparan.
Penegakan tata kelola yang baik dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan mengedepankan profesionalisme, pemberdayaan masyarakat lokal, dan tata kelola yang bersih, Proyek LNG Abadi Masela diharapkan menjadi contoh pembangunan nasional yang mampu mendorong kesejahteraan sekaligus memperkuat perekonomian Indonesia.
Alexander Jason – Redaksi
