Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, meninjau langsung pelaksanaan Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Qodari mengatakan digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah penting pemerintah dalam membenahi tata kelola bansos melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas kementerian serta lembaga. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak sekaligus mencegah penyaluran kepada penerima yang tidak memenuhi syarat.
Menurutnya, besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN harus diiringi dengan sistem yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.
Ia menjelaskan, selama ini penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai persoalan. Masih ada warga yang tidak berhak tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang layak justru belum terdata.
Oleh karena itu, dia berharap digitalisasi dapat memastikan proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang objektif sehingga bantuan diterima warga yang benar-benar berhak.
Dalam kunjungannya, Qodari juga menerima paparan mengenai implementasi program dari Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pemerintah Kota Surabaya. Ia mengapresiasi kolaborasi antarlembaga yang dinilai mampu mempercepat proses pendataan di lapangan.
Hingga 28 Juli 2026, Kota Surabaya mencatat capaian pendataan tertinggi secara nasional dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,82 persen dari total 1.001.688 Kartu Keluarga (KK).
Dari hasil pendataan tersebut, pemerintah menemukan sekitar 25.000 KK yang selama ini tercatat sebagai penerima bansos meski tidak lagi memenuhi kriteria. Sebaliknya, sekitar 51.000 KK baru yang memenuhi syarat berhasil diidentifikasi sehingga berpeluang memperoleh bantuan sosial sesuai ketentuan.
Qodari berharap keberhasilan Surabaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat digitalisasi perlindungan sosial sehingga penyaluran bansos semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Qodari meyakini sistem digital tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus memastikan anggaran perlindungan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
