Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas utama setelah resmi dilantik memimpin BGN. Ia berkomitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi sistem agar seluruh pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berjalan sesuai tujuan.
Sudaryono mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari lemahnya transparansi hingga praktik yang tidak sesuai prosedur. Karena itu, BGN akan mempercepat penerapan sistem yang terdokumentasi secara digital sehingga setiap proses memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat diawasi.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang,” tegas Sudaryono di Istana Negara, Rabu (22/7).
Menurutnya, Program MBG menggunakan anggaran negara yang berasal dari masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka. Dana tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, tetapi juga harus memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menilai Program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang besar. Program ini menjadi penggerak ekonomi desa karena menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan, sehingga perputaran dana APBN dapat langsung dirasakan masyarakat di daerah. Besarnya daya serap Program MBG terhadap hasil pertanian dan peternakan, lanjut Sudaryono, diharapkan mampu mengurangi persoalan kelebihan produksi yang selama ini kerap membuat hasil panen terbuang sia-sia.
Menurutnya, tantangan yang perlu terus diperbaiki ke depan adalah memastikan distribusi pangan berjalan lebih baik sehingga seluruh hasil produksi dapat terserap secara optimal.
“Program ini ibarat Pac-Man, jadi apa saja dimakan. Kalau dulu ada yang membuang susu, membuang wortel, atau hasil panen lainnya, insyaallah dengan program ini hal itu tidak akan terjadi lagi. Tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarganya untuk menawarkan proyek atau pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan seluruh proses di lingkungan BGN harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan transparan.
Sudaryono juga memastikan seluruh persoalan di lingkungan BGN akan diselesaikan melalui mekanisme yang resmi, terbuka, dan transparan. Menurutnya, pengambilan keputusan tidak boleh lagi dilakukan melalui jalur informal atau pertemuan tertutup, melainkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia pun menegaskan bahwa dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ataupun dapur MBG.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
