Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk memperkuat pasokan serta memastikan distribusi barang berjalan lancar agar menjaga laju inflasi tetap terkendali pada semester II 2026. Langkah tersebut dinilai penting karena sejumlah komponen, terutama sektor transportasi dan beberapa komoditas pangan, masih memberikan tekanan terhadap inflasi.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7).
Dalam kesempatan tersebut Tito memastikan kondisi inflasi nasional masih berada dalam kisaran yang terkendali. Secara tahunan atau year on year, tingkat inflasi nasional tercatat sebesar 3,34 persen atau masih berada di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai kenaikan inflasi secara bulanan (month to month) yang dipengaruhi sejumlah faktor.
Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa penyumbang utama kenaikan inflasi berasal dari sektor transportasi, terutama angkutan udara, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras, juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi.
Karena itu, Tito meminta Pemda, khususnya yang masih mencatatkan tingkat inflasi tinggi, segera mengambil langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing, terutama melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Selain memperkuat pasokan, Tito juga meminta Pemda mengantisipasi potensi hambatan distribusi akibat kondisi cuaca, terutama di wilayah kepulauan yang kerap menghadapi gelombang tinggi. Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi agar distribusi barang tetap berjalan lancar sehingga pasokan terjaga dan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.
Tito menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta Pemda.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
