Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dengan mencopot 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah menyusul sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sudaryono, keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama sehingga BGN tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kejadian keracunan tidak boleh terjadi lagi. Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, ibu hamil, menyusui dan balita-balita kita,” ujar Sudaryono dikutip dari video keterangannya, Selasa (4/8).
Ia berharap kasus keracunan yang terjadi belakangan menjadi yang pertama sekaligus terakhir selama dirinya memimpin BGN.
Sebagai bentuk penegakan disiplin, BGN melakukan pencopotan terhadap 137 kepala SPPG setelah BGN mengevaluasi berbagai pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kasus keracunan hingga persoalan tata kelola dan kedisiplinan.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap berbagai pelanggaran, mulai dari kasus keracunan hingga persoalan tata kelola dan kedisiplinan.
Dari total tersebut, sebanyak 49 kepala SPPG berasal dari Jawa Barat, 26 dari Lampung, 11 dari Jawa Timur, 10 dari Sumatera Utara, 10 dari Banten, serta lima dari Jawa Tengah. Lima dapur di Jawa Tengah termasuk salah satunya berada di Semarang yang sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.
Sudaryono menegaskan, pencopotan tidak hanya dilakukan terhadap dapur yang terlibat dalam kasus keracunan. BGN juga memberikan sanksi kepada pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran administratif maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
“Kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengi-pengi, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance,” tegasnya.
Selain memberikan sanksi kepada pengelola yang melanggar, BGN juga memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh jaringan dapur MBG di Indonesia.
Sudaryono menilai keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan kepercayaan kepada individu, tetapi harus didukung mekanisme kontrol yang kuat dan berjalan secara konsisten.
“Kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better. Kita tidak bisa kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem,” kata Sudaryono.
Melalui langkah tersebut, BGN berharap pelaksanaan Program MBG dapat berlangsung lebih aman, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
