Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan ratusan sekolah swasta yang dikategorikan sebagai sekolah elite menyatakan tidak ingin mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi bagian dari proses penataan ulang atau refocusing sasaran penerima manfaat agar pelaksanaan program MBG lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Sudaryono mengatakan, BGN masih menghitung dampak penataan ulang sasaran penerima MBG, termasuk kemungkinan berkurangnya jumlah penerima dibandingkan dengan target sebelumnya.
Dalam proses tersebut, BGN telah berkomunikasi dengan pihak sekolah, komite sekolah, hingga orang tua murid. Dari komunikasi tersebut, terdapat ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak memerlukan program MBG.
Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pemberian MBG kepada sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut. Menurutnya, pelaksanaan MBG tetap diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memang berhak menerima manfaat.
BGN selanjutnya akan memfinalisasi hasil penataan ulang tersebut untuk mengetahui dampaknya terhadap jumlah penerima manfaat program MBG secara keseluruhan.
Kendati demikian, ia belum bersedia membeberkan jumlah pasti sekolah maupun calon penerima manfaat yang akan terdampak penataan ulang tersebut. Menurutnya, proses pendataan masih berjalan dan angkanya masih berubah.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari refocusing program. Penataan dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Dalam simulasi awal BGN, salah satu kelompok yang dievaluasi adalah siswa sekolah menengah atas (SMA), khususnya di sekolah-sekolah yang siswanya berasal dari keluarga mampu. Pemerintah menegaskan penataan tersebut bukan bertujuan mengurangi layanan gizi, melainkan memastikan program MBG lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
