Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno membuka JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8). Forum yang berlangsung secara hibrida pada 19–20 Agustus ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan dan inovasi layanan publik.
“Forum ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman. Bukan berarti kita paling hebat, tetapi pengalaman yang sudah dilakukan di Jakarta dapat dibagikan kepada daerah lain agar transformasi digital dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal,” ujarnya.
Menurut Rano, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan mahadata (Big Data) dapat menjadi pengungkit untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan. Teknologi tersebut membantu pemerintah memahami kebutuhan warga, menentukan prioritas kebijakan, serta memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Rano menyebut Jakarta saat ini berada di peringkat ke-71 dari 158 kota dalam Global City Index. Posisi tersebut menjadi pijakan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan daya saing dan mengejar target masuk 50 besar kota global pada 2030.
Di sisi ekonomi, pertumbuhan Jakarta tercatat mencapai 5,52 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Namun, Rano mengakui pemerataan kesejahteraan masih menjadi tantangan, tercermin dari rasio Gini Jakarta yang berada di angka 0,435.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang teknologi dapat menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan AI dan Big Data,” jelasnya.
Pemanfaatan teknologi tersebut telah diterapkan dalam berbagai aspek tata kelola Jakarta. Di antaranya Intelligent Traffic Control System untuk mengelola lalu lintas secara real-time, Jakarta Satu yang mengintegrasikan data geospasial melalui prinsip satu peta, satu data, dan satu kebijakan, serta JAKI sebagai super app layanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengatakan JFCF 2026 yang mengusung tema “Sharing Best Practice in Digital Transformation and Public Innovation” ini menghadirkan 14 sesi, terdiri atas lima forum luring dan sembilan forum daring. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta mitra nasional dan internasional.
“Forum ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai negara dan daerah, khususnya dalam transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan AI dan Big Data, serta inovasi pelayanan publik,” kata Marulina.
Di acara yang sama, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB, Adi Nugroho, mengatakan forum tersebut penting untuk memperkuat pemerintahan digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pengembangan layanan digital pemerintah ke depan harus mengedepankan human-centric design, yaitu fokus pada kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Menurut Adi, transformasi digital perlu dibangun dengan prinsip interoperabilitas agar berbagai aplikasi dan sistem pemerintahan dapat saling terhubung. Dengan begitu, layanan publik dapat diberikan secara lebih mudah, terpadu, dan efektif.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
