Perum Bulog menyiapkan usulan penerapan skema beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan sistem satu harga di seluruh Indonesia. Langkah tersebut mulai disiapkan setelah pemerintah menaikkan margin penugasan Bulog menjadi 7 persen yang diproyeksikan memperkuat kondisi keuangan perusahaan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah menyetujui perubahan skema margin penugasan Bulog menjadi 7 persen, yang dinilai mampu memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.
“Pertamina mampu membuat (BBM) satu harga dari Sabang sampai Merauke, insyaallah Bulog juga kalau memang sudah positif kita akan ajukan ke pemerintah. Jika diizinkan, kami buat harga beras medium yaitu beras SPHP insyaallah satu harga Rp11 ribu (harga gudang),” ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (3/8).
Meski demikian, Rizal menegaskan usulan tersebut masih akan dibahas bersama pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan. Menurutnya besaran harga resmi nantinya akan ditentukan melalui kebijakan pemerintah.
Rizal menjelaskan usulan beras SPHP satu harga mulai dibahas setelah kondisi keuangan Bulog diperkirakan membaik seiring perubahan skema margin penugasan dari pemerintah.
Sebelumnya, Bulog memperoleh margin tetap sekitar Rp50 per kilogram. Kini pemerintah mengubahnya menjadi 7 persen, yang menurut perhitungan Bulog setara sekitar Rp970 per kilogram.
Selain peningkatan margin, pemerintah juga menurunkan bunga pinjaman Bulog dari kisaran 7–8 persen menjadi sekitar 3 persen, disertai subsidi bunga sebesar 2 persen. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu mengurangi beban pembayaran bunga Bulog lebih dari Rp1,07 triliun dalam setahun. Perubahan skema margin tersebut telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 3 Tahun 2026.
Aturan itu mengubah mekanisme margin Bulog dari nominal tetap menjadi formula sebesar 7 persen yang dihitung berdasarkan komponen biaya pengadaan beras dalam negeri, biaya kemasan, hasil penjualan produk samping, serta kuantum pengadaan setara beras.
Selain perubahan margin, Rizal mengatakan pemerintah juga memangkas bunga pinjaman Bulog sehingga beban pendanaan perusahaan turun signifikan.
Rizal menilai skema tersebut membuat Bulog kini hanya menanggung bunga pinjaman sebesar 3 persen, sementara pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 2 persen. Kebijakan itu diperkirakan mampu memangkas beban bunga Bulog lebih dari Rp1,07 triliun dalam setahun.
Ia mengatakan kombinasi kenaikan margin penugasan dan penurunan beban bunga membuat neraca keuangan Bulog diproyeksikan kembali mencatatkan surplus. Kondisi itu menjadi dasar bagi Bulog untuk mulai mengusulkan penerapan skema beras SPHP satu harga kepada pemerintah.
Rencana tersebut juga sejalan dengan pembahasan pemerintah mengenai penyederhanaan klasifikasi beras. Pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 yang akan mengubah klasifikasi beras dari kategori premium dan medium menjadi dua kelompok, yakni beras dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan beras khusus.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
