Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri resmi merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Jakarta, Senin (3/8). Tahun ini, Rakornas mengusung tema Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah.
Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat sebanyak 10.878.676 jiwa, terdiri atas 5.457.133 laki-laki dan 5.421.543 perempuan yang berdomisili di lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Jumlah tersebut mengalami penurunan 2.838 jiwa dibandingkan Semester II 2025.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto mengatakan,“Data kependudukan sebagai basis pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau data driven policy. Dukcapil DKI Jakarta mendukung Pemerintah Pusat terkait implementasi e-government atau digitalisasi government dalam memperkuat peran strategis NIK dan IKD sebagai fondasi infrastruktur digital publik dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin mudah, cepat, aman dan terintegrasi.”
Sebagai episentrum perekonomian dan pusat layanan pemerintahan nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta mengambil peran garda terdepan dalam mengimplementasikan integrasi NIK dan aktivasi IKD di tingkat regional. Dukcapil DKI Jakarta berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap era digital serta mendukung penuh integrasi Jakarta menuju kota global yang berbasis teknologi cerdas (smart city).
Dalam kesempatan tersebut, Dukcapil DKI Jakarta sebagai provinsi dengan capaian aktivasi IKD tertinggi tingkat nasional yaitu 37,87%. Menurut Denny, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami di Dukcapil DKI Jakarta terus mempercepat aktivasi IKD bagi seluruh warga serta memperkuat integrasi ekosistem data kependudukan lintas sektoral. Dan capaian ini tidak lepas dari kolaborasi seluruh stakeholders terkait serta peran aktif masyarakat,” ujar Denny.
Seluruh kota dan kabupaten di DKI Jakarta telah melampaui target nasional aktivasi IKD yaitu 30%. Penghargaan diterima oleh Suku Dinas Dukcapil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (74,23%), Suku Dinas Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat (39,65%),
Suku Dinas Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan (39,29%), Suku Dinas Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur (37,49%) yang masuk dalam 10 besar kota dan kabupaten dengan pencapaian IKD tertinggi. Sementara dua kota lainnya juga telah melebihi target capaian aktivasi IKD secara nasional 30% yaitu Suku Dinas Dukcapil Jakarta Utara (35,29%) dan Suku Dinas Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat (35,01%)
Denny menilai NIK dan IKD kini tidak lagi sekadar identitas administratif, tetapi telah menjadi fondasi utama transformasi layanan publik berbasis digital.
Melalui pemanfaatan teknologi biometrik dan sistem keamanan berlapis, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, layanan perbankan, hingga bantuan sosial secara lebih cepat, aman, dan terintegrasi.
Untuk menjaga kualitas data kependudukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mengembangkan integrasi data melalui program Satu Data Jakarta agar berbagai program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Selain itu, Dukcapil DKI Jakarta mendorong masyarakat agar tertib administrasi kependudukan melalui berbagai program, salah satunya Kampung Sadar Adminduk (KAMSA) yang mengadopsi konsep Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
Program tersebut berfokus pada empat pilar, yakni meningkatkan kesadaran kepemilikan dokumen kependudukan, pemutakhiran data, pemanfaatan data, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
“Warga yang tertib administrasi kependudukan membantu pemerintah dalammewujudkan data warga yang semakin akurat,” imbuh Denny.
Melalui penguatan akurasi data kependudukan dan percepatan implementasi identitas digital, Dukcapil DKI Jakarta berharap pelayanan publik dapat semakin inklusif, responsif, transparan, dan terintegrasi, sekaligus mendukung transformasi digital pemerintahan di tingkat nasional.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
