Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menempatkan kegiatan ekonomi sebagai fondasi sebelum mobilitas penduduk. Kawasan transmigrasi diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar, serta menarik investasi.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pembangunan kawasan tidak boleh lagi dimulai dengan memindahkan penduduk, kemudian berharap kegiatan ekonomi tumbuh setelahnya.
Menurut Iftitah, masyarakat akan datang dan menetap secara sukarela apabila sebuah kawasan menawarkan pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, serta prospek kehidupan yang lebih baik. Karena itu, kawasan transmigrasi akan dikembangkan sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, hingga pasar.
Pendekatan tersebut mencakup pembangunan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari riset dan pembibitan, produksi, pengolahan, pengemasan, logistik, hingga pemasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya menjual komoditas mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses pengolahan dan peningkatan nilai tambah.
Guru Besar Ekonomi Adam Smith Business School, University of Glasgow, Prof. Soner Başkaya, menilai perubahan pendekatan tersebut relevan dengan dinamika ekonomi dan geopolitik global.
Ia menyebut transmigrasi sebagai the right programme at the right time. Menurut Başkaya, posisi politik Indonesia yang relatif netral, letak strategis di jalur perdagangan dunia, serta kekayaan sumber daya alam menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan dalam perubahan rantai pasok global.
“Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).
Ia menilai kawasan transmigrasi perlu didukung pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, fasilitas modern, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses produksi dan rantai nilai yang lebih panjang.
Namun, ia mengingatkan bahwa investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk ke suatu wilayah. Investasi harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan masyarakat, menggerakkan usaha lokal, serta membangun hubungan dengan industri dan pasar yang lebih luas.
Menurut Başkaya, kawasan transmigrasi juga perlu ditopang pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, fasilitas modern, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi.
Dengan dukungan tersebut, kawasan transmigrasi diharapkan mampu menarik investasi dan talenta sekaligus menciptakan pilihan pekerjaan bagi masyarakat tanpa harus berpindah ke kota-kota besar.
Petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga diharapkan mendapatkan akses yang lebih luas terhadap teknologi, pembiayaan, mitra usaha, dan pasar.
Iftitah mencontohkan potensi pasar durian di China yang disebut mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun. Menurutnya, besarnya pasar tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai peluang ekspor komoditas mentah, tetapi dapat menjadi dasar untuk membangun industri durian dari hulu hingga hilir di dalam negeri.
“Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budi daya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global,” ucapnya.
Paradigma baru tersebut diterjemahkan Kementrans melalui lima program unggulan, yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong.
Trans Tuntas diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas lahan, sedangkan Trans Lokal menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan.
Sementara itu, Trans Patriot menghadirkan sumber daya manusia dan teknologi ke kawasan. Trans Karya Nusantara berfokus pada investasi dan penciptaan lapangan kerja sebelum perpindahan penduduk, sedangkan Trans Gotong Royong memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Konsep kolaborasi tersebut dibahas dalam TED yang turut dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BPKP, Danantara Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Forum tersebut juga melibatkan 10 perguruan tinggi mitra, dunia usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat.
Selain membangun ekosistem ekonomi, Kementrans menyiapkan 1.476 Patriot yang bertugas di 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia. Para Patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian dan laporan, tetapi juga memahami potensi wilayah serta mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” ujar Iftitah.
Ia menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak boleh menggeser posisi masyarakat lokal menjadi penonton. Masyarakat setempat harus menjadi tuan rumah, pelaku utama, sekaligus penerima manfaat dari investasi dan pertumbuhan industri di wilayahnya.
Karena itu, keberhasilan transmigrasi ke depan tidak hanya diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan atau luas lahan yang dikembangkan. Indikatornya mencakup penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha lokal, nilai tambah ekonomi, serta kemampuan kawasan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, Kementrans ingin menggeser orientasi transmigrasi dari program perpindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan berbasis ekonomi. Penduduk diharapkan datang bukan karena sekadar dipindahkan, melainkan karena tersedia alasan ekonomi dan prospek kehidupan yang membuat mereka ingin tinggal dan berkembang di kawasan tersebut.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
