Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission pada 2050. Sektor transportasi menjadi fokus utama karena menyumbang 52 persen dari total emisi langsung di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi. Arah ini menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang kami bangun,” ujarnya.
Menurut Pramono, tingginya emisi sektor transportasi tidak lepas dari ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Kondisi tersebut juga berdampak pada kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi, kualitas hidup masyarakat, dan daya saing kota.
Pemprov DKI telah menetapkan arah menuju Net Zero Emission pada 2050 melalui peta jalan dekarbonisasi. Di sektor transportasi, Pemprov DKI menargetkan pangsa transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045. Target tersebut ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu Pull Strategy dan Push Strategy.
“Pull Strategy diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik. Langkah tersebut dilakukan melalui ekspansi rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pedestrian, jalur sepeda, dan transportasi air,” ujarnya.
Adapun Push Strategy dilakukan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi melalui kebijakan ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone, hingga Electronic Road Pricing.
Pemprov DKI juga terus mendorong perubahan perilaku masyarakat, di antaranya melalui gerakan Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi ASN Jakarta.
“Pemprov DKI juga mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik,” ungkap Gubernur Pramono.
Saat ini, Jakarta memiliki 500 bus listrik. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 10.047 bus listrik pada 2030 atau seluruh armada TransJakarta terelektrifikasi.
Selain elektrifikasi bus, Pemprov DKI terus memperluas jaringan transportasi publik. LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026. MRT Fase 2A ditargetkan mencapai Monas pada 2027 dan dilanjutkan hingga Kota pada 2029. Perluasan jaringan transportasi publik tersebut juga diikuti pengembangan kawasan berbasis TOD, antara lain Blok M Hub dan Dukuh Atas.
Transformasi transportasi Jakarta turut didukung pemanfaatan teknologi dan data. Penerapan Intelligent Transportation Systems (ITS) membantu pengelolaan lalu lintas secara lebih cerdas dan tepat sasaran.
“Intervensi ITS telah berkontribusi terhadap pengurangan lebih dari 8,7 juta ton CO?e,” kata Gubernur Pramono.
Jakarta juga memperkuat smart mobility melalui integrasi pembayaran digital dan jaringan pengumpan Mikrotrans untuk meningkatkan konektivitas first-mile dan last-mile.
Pramono menegaskan, dekarbonisasi sektor transportasi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi pertumbuhan kota. Upaya tersebut butuh kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Melalui IITS 2026, Jakarta hadir sebagai living laboratory yang terus belajar dari kebijakan, inovasi, dan tantangan yang kami hadapi. Kami siap berbagi pengalaman dan membangun kemitraan bersama kota-kota lain,” pungkasnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
