Petugas kepolisian mulai menutup ruas utama Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026), untuk mengantisipasi kepadatan massa aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan parlemen. Penutupan dilakukan secara situasional dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Penutupan ini berpotensi menimbulkan kepadatan di sejumlah ruas jalan sekitar Senayan dan Palmerah. Pengguna jalan dari arah Cawang maupun Kuningan menuju Slipi dan Grogol diimbau mempertimbangkan jalur alternatif.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebelumnya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dampak aksi demonstrasi. Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pengaturan arus akan dilakukan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas dan pergerakan massa di lapangan. Masyarakat diminta mengikuti arahan petugas apabila terjadi pengalihan arus. Pengendara juga diimbau menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kawasan yang mengalami kepadatan.
Aksi di depan Gedung Parlemen diikuti sejumlah kelompok dengan tuntutan yang berbeda. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) antara lain mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sementara AMDB juga menyerukan hukuman berat bagi koruptor dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pajak, serta perlindungan aktivis. Sementara itu, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) menyatakan dukungan terhadap program MBG sekaligus meminta perbaikan tata kelola dan operasional dapur penyedia.
Dengan beragam kelompok massa yang berkumpul di kawasan parlemen, situasi lalu lintas diperkirakan dapat berubah mengikuti perkembangan aksi. Kepolisian dan Dishub DKI akan menyesuaikan pengaturan arus berdasarkan kondisi di lapangan.
Pengendara yang tidak memiliki kepentingan di sekitar Gedung DPR/MPR RI disarankan menghindari kawasan tersebut selama aksi berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran mobilitas sekaligus mengurangi potensi penumpukan kendaraan di jalur alternatif.
Alexander Jason – Redaksi
