Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat (14/8) mengungkapkan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 153 kabupaten dan kota di 38 provinsi. Hingga saat ini, lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar dan pemerintah menargetkan cakupan tersebut terus diperluas hingga mencapai 49 juta keluarga ketika sistem diterapkan secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Menurutnya, digitalisasi dilakukan agar penyaluran perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran, mudah diakses, dan tidak membebani masyarakat.
“Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi,” kata Prabowo.
Transformasi digital tersebut mengubah proses pendaftaran dan pemeriksaan kelayakan penerima bantuan. Masyarakat yang sebelumnya harus datang secara langsung, mengurus berbagai dokumen, hingga kehilangan waktu kerja kini dapat melakukan pendaftaran tanpa biaya.
Prabowo mengatakan keluarga tidak mampu sebelumnya dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk kebutuhan perjalanan, dokumen, fotokopi, serta menanggung kehilangan waktu kerja. Sementara itu, proses pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya berlangsung selama berbulan-bulan kini dapat dilakukan jauh lebih cepat.
“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” ujarnya.
Menurut Prabowo, masyarakat seharusnya tidak dibebani biaya hanya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah juga dinilai perlu mengurangi pengulangan penyerahan data yang sebenarnya telah tersedia dalam sistem administrasi negara.
Karena itu, ia menegaskan digitalisasi tidak hanya akan diterapkan dalam PKH, tetapi juga diperluas ke berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.
“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegasnya.
Perluasan digitalisasi tersebut menjadi bagian dari implementasi agenda pro-kesejahteraan rakyat atau Pro-Kesra terintegrasi. Transformasi layanan sosial diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, memperkuat transparansi, sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan pemerintah.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan dua penerima manfaat program perlindungan sosial yang hadir dalam sidang kenegaraan, yakni Susana dari Kabupaten Bogor dan Margaret Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Susana disebut bekerja sebagai buruh harian dengan mengupas bawang dan menerima upah Rp700 per kilogram. Menurut Prabowo, bantuan PKH dan Program Sembako turut membantu Susana memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
Sementara itu, Margaret Lita Roy disebut tumbuh dalam kondisi sulit dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Di usia 38 tahun, ia tetap berdagang sambil merawat tantenya yang berusia 80 tahun. Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi salah satu penopang kehidupan keluarganya.
Prabowo menegaskan bantuan sosial tidak ditujukan untuk menggantikan semangat maupun usaha masyarakat. Menurutnya, kehadiran negara diperlukan agar kerja keras masyarakat tidak berakhir sia-sia akibat keterbatasan ekonomi maupun akses terhadap pelayanan dasar.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan merupakan proses panjang yang membutuhkan kesinambungan. Berbagai program yang dijalankan pemerintah saat ini, termasuk perlindungan sosial, merupakan bagian dari fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.
Prabowo memastikan pemerintah akan terus meningkatkan, memperbaiki, dan mengembangkan berbagai program yang telah dirintis oleh para pemimpin Indonesia terdahulu.
“Semua yang kita alami, hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati, sekarang kita teruskan,” pungkasnya.
Akbari Danico – Redaksi
