Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal harus terus dijaga setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan. Menurut dia, setiap rupiah belanja negara perlu diawasi hingga tahap pelaksanaan agar pemborosan dapat dicegah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, pola tersebut membuat barang dengan spesifikasi yang sama dibeli dengan harga berbeda sehingga mengurangi daya tawar pemerintah.
Pemerintah akan mendorong konsolidasi pengadaan berbasis digital melalui e-katalog serta perencanaan yang terintegrasi dengan data.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026. Kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga Rp360 triliun atau sekitar 20 miliar dolar AS setiap tahun. Pemerintah menilai efisiensi tersebut dapat memperbesar ruang fiskal tanpa harus mengurangi program pelayanan publik.
Prabowo mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel yang sebelumnya dilakukan pemerintah daerah secara terpisah dengan harga mencapai Rp150 juta per unit. Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga perangkat turun menjadi sekitar Rp26 juta per unit.
Harga tersebut sudah mencakup pengiriman dan pemasangan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Contoh ini dinilai menunjukkan manfaat konsolidasi dalam meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat posisi pemerintah sebagai pembeli dalam skala besar.
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah berencana meningkatkan status LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah dan meminta dukungan DPR RI. Prabowo menegaskan anggaran yang berhasil dihemat tidak akan dibiarkan mengendap, melainkan dialihkan untuk memperluas pembiayaan program publik.
Dana tersebut antara lain dapat digunakan untuk memperbaiki gedung sekolah, merenovasi puskesmas, serta menyediakan alat kesehatan bagi rumah sakit daerah. Dengan demikian, efisiensi belanja negara diharapkan tidak sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Alexander Jason – Redaksi
