Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan jajaran pemerintah daerah untuk mendapatkan laporan terkini mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat serta unsur pemerintah daerah telah hadir dalam rapat penanganan karhutla.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Seskab Teddy.
Dalam pengantarnya, Prabowo mengatakan bahwa kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.
Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo, kemudian memaparkan hasil pemantauan titik panas atau hotspot selama 24 jam berdasarkan data satelit. Dari hasil pemantauan tersebut, terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, terdeteksi 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Bulo mengatakan titik panas tersebut terutama tersebar di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut turut disampaikan prakiraan potensi hujan di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Operasi tersebut sempat dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Rapat tersebut menjadi langkah awal Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu posko juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
