Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat memperkuat budaya antikorupsi melalui Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8).
Kegiatan yang mengusung tema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” tersebut diikuti 10.530 peserta dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai elemen masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kolaborasi dengan KPK diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan pemerintah yang memiliki risiko maupun nilai tertentu berjalan dengan tata kelola yang baik.
“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau acara.
Kampanye bertema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” dipusatkan di Taman Dukuh Atas (Jakarta Creative Zone) melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Pramono mengatakan, peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN DKI Jakarta, badan usaha milik daerah (BUMD), KPK, RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Dasawisma, hingga Jumantik.
Melalui Integrity Fun Walk, peserta menempuh rute jalan kaki sepanjang 2,2 kilometer sebagai bagian dari kampanye penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Integrity Booth memberikan edukasi mengenai kanal resmi pengaduan masyarakat. Warga dapat menggunakan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan serta JAKI untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik maupun permasalahan perkotaan lainnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai layanan publik, antara lain pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan layanan Online Single Submission (OSS) bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah.
Pramono menegaskan. pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, mulai dari menolak praktik korupsi hingga berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal yang tersedia.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, turut mengajak masyarakat mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta agar dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan warga.
“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya,” ujar Johanis.
Johanis menilai keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Jakarta.
“Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera. Hidup DKI,” tutup Johanis.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
