Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah terus memperluas pemerataan akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau 108 juta orang serta peningkatan kualitas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Menurutnya, berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Program CKG yang diluncurkan pada Februari 2025 hingga Juni 2026 tercatat telah diikuti 108 juta orang. Layanan tersebut kini tersedia melalui 10.255 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 38 provinsi.
Prabowo berharap cakupan program tersebut dapat terus diperluas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak dini.
“Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Sementara ada rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa,” ujar Prabowo.
Selain memperluas akses pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Prabowo mengatakan sebanyak 66 RSUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun maupun ditingkatkan kualitasnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 RSUD baru yang dibangun pemerintah saat ini telah mulai beroperasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus mengurangi kesenjangan fasilitas antara daerah dan pusat. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap akses pembiayaan kesehatan.
Prabowo mengatakan pemerintah telah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tergolong tidak mampu.
“Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” kata Prabowo.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga medis, khususnya dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Prabowo mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu fokus yang harus segera diselesaikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum. Sementara itu, 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi dan 481 kabupaten/kota masih membutuhkan dokter spesialis.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah dalam 21 bulan terakhir telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Program tersebut dikembangkan melalui perguruan tinggi maupun rumah sakit.
Pemerintah juga mulai menghadirkan program studi spesialis di sejumlah wilayah yang sebelumnya belum memiliki fasilitas pendidikan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan medis di berbagai daerah.
“Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita,” katanya.
Akbari Danico – Redaksi
