Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur pada Senin (10/8), menyusul temuan dugaan praktik mafia haji di wilayah tersebut. Dahnil menyebut Jakarta Timur menjadi perhatian karena memiliki jumlah kasus dugaan penyimpangan paling banyak berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dugaan praktik tersebut mencakup pelimpahan porsi haji hingga persoalan mahram. Ia menegaskan pengawasan terhadap kantor tersebut akan terus dilakukan karena Jakarta Timur memiliki jumlah jemaah haji terbanyak di Jakarta.
Dalam sidak tersebut, Dahnil juga menyoroti kedisiplinan jajaran kantor wilayah. Ia mempertanyakan Kepala Kantor Wilayah yang belum hadir hingga sekitar pukul 09.30 WIB saat dirinya melakukan kunjungan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri mengingat kantor tersebut sedang menghadapi berbagai persoalan terkait pelayanan haji. Dahnil menilai perubahan budaya kerja diperlukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dahnil menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik lama yang berpotensi merugikan jemaah terus berlangsung. Ia mengatakan seluruh pegawai Kementerian Haji dan Umrah harus menunjukkan komitmen untuk berubah dan memperbaiki tata kelola pelayanan.
Peringatan tersebut disebut telah disampaikan sejak awal oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Haji dan Umrah, serta dirinya. Pegawai yang siap melakukan pembenahan dipersilakan melanjutkan tugas bersama jajaran kementerian.
Pengawasan terhadap Kanwil Kemenhaj Jakarta Timur diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah membersihkan praktik penyimpangan dalam pelayanan haji. Temuan BPK dan KPK menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki sistem pelayanan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah ingin memastikan proses pelimpahan porsi, persoalan mahram, serta layanan jemaah berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan haji yang lebih transparan, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Alexander Jason – Redaksi
