Wakil Menteri Sosial menekankan bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) dalam program Sekolah Rakyat memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan sosial pemerintah dan masyarakat.
Humas tidak boleh hanya dipandang sebagai pelengkap administratif yang bertugas mendokumentasikan kegiatan, tetapi harus mampu menjelaskan visi, misi, serta dampak nyata program kepada publik. Komunikasi yang edukatif dan transparan dinilai penting untuk membangun pemahaman masyarakat sekaligus menghapus stigma negatif terhadap Sekolah Rakyat.
Dengan penyampaian informasi yang tepat, masyarakat juga diharapkan semakin memahami akses pendidikan inklusif bagi kelompok kurang mampu.
Peran Humas juga mencakup pengelolaan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Selain menyampaikan informasi, Humas harus mampu menyerap aspirasi, kritik, dan keluhan warga terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Masukan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan secara lebih cepat. Respons yang baik diharapkan dapat membantu menjaga kualitas serta keberlanjutan layanan pendidikan sosial.
Kementerian Sosial berkomitmen meningkatkan kapasitas personel Humas di lingkungan Sekolah Rakyat melalui pelatihan komunikasi publik dan pengelolaan media digital. Penguatan kemampuan tersebut diperlukan agar informasi mengenai program dapat disampaikan secara profesional, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
Pemanfaatan media digital juga dapat memperluas jangkauan komunikasi sekaligus meningkatkan interaksi dengan publik. Dengan demikian, Humas dapat berfungsi sebagai bagian penting dalam memastikan program berjalan secara terbuka dan responsif.
Penguatan fungsi Humas pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Sekolah Rakyat dan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas dan layanan pendidikan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjelaskan manfaatnya serta mendengarkan kebutuhan masyarakat.
Komunikasi yang efektif dapat memperkuat partisipasi publik dan membantu mengatasi persoalan yang muncul selama pelaksanaan program. Melalui pendekatan tersebut, pemerataan pendidikan yang berkeadilan diharapkan dapat diwujudkan secara lebih luas di seluruh Indonesia.
Alexander Jason – Redaksi
