Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah menyiapkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).
Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa sanksi itu akan menyasar ICC secara keseluruhan, bukan hanya hakim atau jaksa tertentu. Paket sanksi tersebut disebut akan diumumkan dalam waktu dekat, meski waktu pastinya belum ditentukan.
Jika diberlakukan, sebagian besar transaksi antara Amerika Serikat dan ICC akan dilarang. Warga negara serta perusahaan AS juga tidak diperbolehkan menyediakan dana, barang, maupun jasa untuk ICC tanpa izin dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Kementerian Keuangan AS.
Langkah tersebut berpotensi memengaruhi operasional pengadilan yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Dampaknya dapat mencakup pengadaan layanan teknologi dan asuransi, perekrutan penyelidik, hingga transaksi keuangan sehari-hari, termasuk pembayaran gaji puluhan pegawai berkewarganegaraan Amerika Serikat.
Sebelumnya, pemerintahan Trump juga telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim dan jaksa ICC.
Hubungan Trump dengan ICC telah memanas sejak masa jabatan pertamanya. Pemerintahannya menentang penyelidikan ICC terhadap tindakan militer Amerika Serikat di Afghanistan.
Trump kembali menyoroti ICC setelah pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada November 2024.
Amerika Serikat dan Israel bukan negara anggota ICC serta tidak menandatangani Statuta Roma. Pemerintahan Trump berpendapat ICC tidak memiliki kewenangan atas warga AS maupun warga negara lain yang tidak menerima yurisdiksi pengadilan tersebut.
ICC sendiri dibentuk pada 2002 untuk mengadili perkara kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan tersebut menjalankan yurisdiksinya ketika suatu negara anggota dinilai tidak mampu atau tidak bersedia mengadili kejahatan tersebut.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
