DPRD DKI Jakarta mengingatkan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta agar menyiapkan skema pengelolaan transportasi laut di Kepulauan Seribu secara matang tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.
Legislator menilai efisiensi dan inovasi model bisnis perlu menjadi perhatian agar pengelolaan layanan angkutan perairan tidak terus bergantung pada tambahan subsidi daerah. Transjakarta diharapkan dapat mengembangkan pola usaha yang mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri. Langkah tersebut tetap harus dilakukan tanpa mengurangi keterjangkauan tarif bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Dalam rencana ekspansi tersebut, Transjakarta tidak hanya akan melayani mobilitas penumpang antarpulau. Layanan juga diharapkan dapat mencakup angkutan logistik serta mendukung sektor pariwisata bahari untuk menciptakan sumber pendapatan usaha yang berkelanjutan.
Diversifikasi tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya operasional kapal sekaligus memperkuat keberlanjutan finansial layanan. Dengan demikian, pelayanan kepada warga lokal tetap berjalan tanpa meningkatkan beban subsidi dari pemerintah daerah secara berlebihan.
DPRD DKI juga meminta kesiapan teknis, sarana dan prasarana kapal, serta rencana pembentukan anak usaha baru dikaji secara menyeluruh dalam beberapa bulan mendatang. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran dapat terpenuhi sebelum pengelolaan angkutan laut dialihkan dari Dinas Perhubungan kepada Transjakarta.
Kepastian jadwal perjalanan juga menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat dapat mengandalkan layanan tersebut untuk mobilitas sehari-hari. Persiapan yang matang diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan operasional setelah pengambilalihan berlangsung.
Integrasi transportasi laut di bawah manajemen Transjakarta diharapkan dapat mengurangi kesenjangan aksesibilitas yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Seribu. Pengelolaan yang profesional dan efisien secara finansial juga berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperlancar distribusi kebutuhan pokok ke wilayah kepulauan.
Konektivitas yang lebih baik dapat turut mendukung perkembangan pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi laut yang berkelanjutan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan daerah.
Alexander Jason – Redaksi
