Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 6.050 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menyalurkan bahan bakar biodiesel B50 hingga awal September 2026. Jumlah tersebut setara sekitar 94 persen dari total 6.412 SPBU yang menyalurkan biosolar secara nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan capaian tersebut dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (8/9/2026). Sementara itu, sebanyak 362 SPBU masih berada dalam masa transisi dan masih menyalurkan B40. Kondisi tersebut terutama terjadi di sejumlah wilayah yang masih menghabiskan stok B40.
B50 merupakan bahan bakar dengan campuran 50 persen minyak kelapa sawit berbentuk Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Mandatori B50 mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026 setelah Indonesia sebelumnya menjalankan program B40 sejak awal 2025.
Hingga awal September, penyaluran biodiesel nasional mencapai 10,69 juta kiloliter, terdiri dari 7,27 juta kiloliter B40 pada Januari hingga Juni dan sekitar 3,4 juta kiloliter B50 sejak Juli. Peralihan tersebut memperlihatkan peningkatan penggunaan biodiesel sebagai bagian dari bauran energi transportasi nasional.
Kementerian ESDM menilai program B50 merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak berbasis fosil.
Pemerintah menyebut capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara pionir dalam penerapan mandatori biodiesel dengan campuran hingga 50 persen secara komersial melalui jaringan SPBU. Implementasi ini sekaligus memperkuat pemanfaatan komoditas kelapa sawit domestik sebagai sumber energi alternatif.
Perkembangan B50 juga terlihat pada infrastruktur distribusi, dengan 76 dari 104 lokasi penyimpanan utama telah menyalurkan bahan bakar tersebut. Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga masih menyelesaikan proses transisi pada sejumlah fasilitas logistik untuk memperluas pemerataan pasokan.
Penyelesaian infrastruktur menjadi penting agar ketersediaan B50 dapat terjaga secara konsisten di berbagai wilayah Indonesia. Jika proses tersebut berjalan sesuai rencana, program B50 akan semakin memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi paparan Indonesia terhadap ketergantungan pada BBM impor.
Alexander Jason – Redaksi
