Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut mulai pekan depan.
Evaluasi dilakukan menyusul dugaan keracunan setelah ratusan penerima manfaat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi SPPG Gembong 1, Kabupaten Pati.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati hingga Kamis (10/9) pukul 13.00 WIB, sebanyak 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG. Dari jumlah tersebut, 59 orang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn.) Trenggono turun langsung meninjau kondisi penerima manfaat yang masih menjalani perawatan di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati, Kamis.
Trenggono mengatakan kondisi para pasien secara umum berangsur membaik. Ia juga menegaskan BGN akan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG agar pelaksanaan program MBG memenuhi standar keamanan pangan.
Menurut Trenggono, SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dapat dikenai sanksi penghentian operasional atau suspend. Bahkan, penghentian secara permanen dapat diterapkan jika kondisi dapur dinilai tidak layak.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pemeriksaan terhadap 172 SPPG akan dilakukan bersama tim pemerintah daerah dan lintas instansi. Pemeriksaan mencakup kondisi fasilitas serta kemampuan masing-masing dapur dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani mitra di Kabupaten Pati,” ujar Risma, Kamis (10/9).
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada BGN untuk menentukan langkah perbaikan maupun sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan.
Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan proses penyediaan makanan MBG, mulai dari persiapan hingga distribusi kepada penerima manfaat, memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
