Indonesia membuka peluang ekspor beras premium ke Malaysia hingga 200.000 ton dengan nilai mencapai Rp3,4 triliun. Rencana tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk pengiriman awal sebanyak 1.000 ton beras premium.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan ekspor perdana ke Malaysia ini merupakan perkembangan positif bagi sektor pangan nasional. Di tengah upaya menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat, capaian ini menunjukkan bahwa ketika produksi domestik semakin kuat, Indonesia mulai memiliki ruang untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri secara terukur.
“Ekspor beras ke Malaysia yang bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi optimisme baru bahwa Indonesia semakin berdaulat dalam pangan,” kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).
MoU ekspor beras tersebut sebelumnya ditandatangani Perum Bulog dan perusahaan Malaysia, Padi dan Beras Borneo Sdn Bhd, pada 14 Agustus 2026. Pengiriman tahap awal direncanakan sebanyak 1.000 ton, dengan potensi volume perdagangan berkembang hingga 200.000 ton per tahun.
Ia menjelaskan, peningkatan produksi memberi ruang bagi Indonesia untuk naik kelas dalam ekosistem pangan global. Proyeksi Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2026/2027 mencapai sekitar 38,6 juta ton, meningkat 4,6 juta ton dibandingkan produksi sebesar 34 juta ton pada 2024/2025.
Dengan perkiraan konsumsi domestik sekitar 31 juta ton pada 2026, peningkatan produksi tersebut dinilai memberikan fondasi lebih kuat bagi ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pasar ekspor.
FAO pun telah menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.
Qodari mengatakan peluang ekspor tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Pemerintah tetap perlu menjaga peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, memastikan harga dan pasokan tetap terjangkau, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sendiri telah berada di atas 5 juta ton. Badan Pangan Nasional sebelumnya menyatakan stok tersebut berada dalam kondisi aman hingga Mei 2027.
PLTS 100 GWp Bangun Kemandirian Energi
Selain sektor pangan, pemerintah juga tengah mendorong kemandirian energi melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp).
Qodari mengatakan program tersebut bukan sekadar penetapan target, melainkan langkah nyata untuk membangun sumber energi baru yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Program PLTS 100 GWp telah resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026 di Jembrana, Bali. Tahap awal program tersebut mencakup 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan kapasitas total 5,3 GWp.
Enam provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS mencapai 100 GWp dalam tiga tahun.
Menurut Qodari, program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Pemanfaatan energi matahari juga diharapkan meningkatkan penggunaan sumber daya energi yang tersedia di dalam negeri.
“Namun, bagi pemerintah, peralihan menuju energi bersih bukan hanya soal mengurangi emisi. Lebih dari itu, transisi energi harus membawa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujar Qodari.
Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, program PLTS 100 GWp berpotensi menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun. Program tersebut juga diproyeksikan mengurangi emisi karbon sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif.
Program tersebut membutuhkan potensi investasi sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp1.140 triliun. Penghematan subsidi terutama berasal dari berkurangnya kebutuhan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik tenaga diesel.
Pemerintah juga ingin pembangunan PLTS 100 GWp tidak berhenti pada pembangunan pembangkit. Ekosistem industri energi surya dari hulu hingga hilir, termasuk industri panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai, diharapkan ikut berkembang di dalam negeri.
Dengan demikian, program tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat pasokan energi bersih, tetapi juga menciptakan investasi, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
