Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong terciptanya keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh dalam membangun hubungan industrial yang berkeadilan. Pesan tersebut disampaikan Listyo Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di kawasan MM2100 dan sekitarnya, serta unsur pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pengelola kawasan industri.
Kapolri mengapresiasi konsolidasi FSPMI yang dinilai semakin mengedepankan silaturahmi dan dialog antara buruh, pengusaha, serta pemerintah. Perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial disebut sebagai hal yang wajar, tetapi penyelesaiannya harus ditempuh melalui musyawarah, kepatuhan terhadap regulasi, dan komitmen menjaga ketertiban.
Buruh juga dinilai tidak semestinya hanya dipandang sebagai faktor produksi, melainkan sebagai aset, mitra, dan bagian dari keluarga besar perusahaan. Dengan demikian, keberlangsungan perusahaan dan pemenuhan hak pekerja seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang dapat saling memperkuat.
Dalam menghadapi tekanan geopolitik dan ekonomi global, Kapolri mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mencegah konflik hubungan industrial yang dapat merugikan semua pihak.
Ia juga mengapresiasi pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang diawali pertemuan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha sebagai contoh pencarian titik temu secara konstruktif.
Pemerintah di saat yang sama terus mendorong hilirisasi dan investasi dengan mengoptimalkan sumber daya alam serta pasar domestik untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Upaya memperkuat dunia usaha juga dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Kapolri menilai lembaga seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mitra Industri dapat membantu mempersiapkan pekerja Indonesia agar semakin kompetitif dan mampu mengisi posisi manajerial maupun strategis.
Di sisi keamanan, seluruh pihak diajak menjaga kondusivitas investasi dengan melaporkan praktik pungutan liar, premanisme, dan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar segera ditindaklanjuti Polri. Sinergi antara dunia usaha, pekerja, pemerintah, dan aparat keamanan diharapkan dapat menjaga keseimbangan hubungan industrial sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Alexander Jason – Redaksi
