Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengupayakan penambahan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah hingga 2 juta unit pada 2027. Saat ini, alokasi awal program tersebut untuk tahun depan baru sekitar 311.000 unit.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Musrifah mengatakan tambahan kuota diperlukan untuk mengejar target pembangunan perumahan yang tercantum dalam peta jalan Kementerian PKP periode 2025-2029.
“Untuk (Bedah Rumah) yang tahun 2027, memang saat ini baru teralokasi 311.000 unit. Tetapi memang kita upayakan untuk bisa mengajukan sampai dengan 2 juta unit rumah,” ujar Musrifah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/9).
Menurut Musrifah, program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan kualitas rumah atau membangun rumah baru agar memenuhi standar rumah layak huni.
Namun, upaya memperluas kuota pada 2027 berlangsung ketika pelaksanaan program BSPS 2026 masih menghadapi sejumlah kendala. Hingga 11 September 2026, sebanyak 336.176 unit telah diverifikasi, tetapi baru 188.356 unit yang direkomendasikan untuk menerima bantuan.
Sementara itu, progres fisik pembangunan atau perbaikan rumah yang telah selesai tercatat sebanyak 23.741 unit. Kementerian PKP menyebut proses verifikasi dan pendampingan menjadi bagian yang perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target.
Untuk 2027, Kementerian PKP dalam pagu anggaran awal mengalokasikan sekitar 315.000 unit BSPS dengan anggaran sekitar Rp8,67 triliun. Pemerintah masih mengupayakan penambahan kuota hingga 2 juta unit agar target pembangunan perumahan dalam periode 2025-2029 dapat dikejar.
Dengan demikian, angka 2 juta unit tersebut masih merupakan usulan penambahan kuota, bukan alokasi final program BSPS 2027. Penetapan jumlah akhir akan bergantung pada proses penganggaran dan kebijakan pemerintah.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
